Masyarakat Sumatera Utara Tuntut Pertanggungjawaban Wakil Rakyat dan Pemerintah Atasi Bencana Banjir dan Longsor

Empat pemuda Sumatera Utara, Paul J J Tambunan, Marudut H Gultom, Daniel S Sihotang, dan Farasian F Marbun, melakukan aksi protes damai menuntut pertanggungjawaban wakil rakyat dan pemerintah setempat untuk mengatasi bencana banjir dan longsor yang melanda beberapa wilayah di Sumatera Utara.

Bencana ini telah menyebabkan kerugian besar, dengan 1.059 jiwa meninggal dunia, 192 orang masih hilang, dan lebih dari 3,3 juta jiwa terdampak. Wilayah yang terdampak meliputi Sibolga, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Medan, Deli Serdang, Binjai, Serdang Bedagai, Batubara, Asahan, Tebing Tinggi, Mandailing Natal, dan Nias.

Masyarakat menuntut agar gaji dan tunjangan seluruh anggota DPRD Sumatera Utara dan Gubernur, Wakil Gubernur Sumatera Utara selama 1 tahun disumbangkan ke lokasi terdampak. Mereka juga meminta agar Gubernur Sumatera Utara, Wakil Gubernur Sumatera Utara, dan Ketua DPRD Sumatera Utara serta Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara berkantor di wilayah terdampak.

Aksi damai ini akan berlangsung selama satu bulan (30 hari) kedepan. Jika tuntutan tidak dipenuhi, masyarakat meminta agar Pemerintah Sumatera Utara dan DPRD Sumatera Utara melakukan proses eskalasi status bencana melalui pernyataan resmi dari Gubernur Sumatera Utara/Pemerintah Provinsi bahwa tidak mampu dalam menangani bencana dan segera menyatakan kondisi darurat ke Pemerintah Pusat.

Pemerintah telah merespons dengan membangun 2.603 unit hunian tetap (huntap) bagi korban bencana, yang akan dimulai pada bulan Desember 2025.(Red)