![]()
Lombok Timur-Sejumlah massa yang tergabung dalam Forum Kajian dan Komunikasi Masyarakat (FKKM) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Badan Urusan Logistik (Bulog) Cabang Lombok Timur pada Senin (22/12). Mereka menuding adanya keterlibatan oknum pimpinan Bulog dalam kasus dugaan pengoplosan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Dalam aksinya, massa mengkritik proses penegakan hukum terhadap kasus tersebut yang dianggap berjalan lamban. Mereka juga mencurigai adanya praktik “main mata” antara oknum Bulog Lombok Timur dengan aparat penegak hukum.
Zaini, salah satu orator aksi, menyebut bahwa pihaknya menduga petinggi Bulog Lombok Timur terlibat dalam jaringan pengoplosan beras. “Kami menduga ada cawe-cawe oknum Bulog Lombok Timur dalam sindikat kasus beras oplosan ini,” ujar Zaini di hadapan massa.
Menurutnya, dugaan praktik tersebut dipoles melalui aturan internal yang dibuat oleh pihak Bulog. Massa juga menuding adanya pungutan liar serta permainan antara Bulog dan mitra kerja yang melampaui ketentuan, dengan mengatasnamakan pejabat tinggi di Kabupaten Lombok Timur.
Selain itu, FKKM menduga Bulog Lombok Timur terlibat dalam praktik perdagangan beras yang bersifat memaksa, yang bertentangan dengan slogan Bulog sebagai lembaga yang mengantar kebaikan bagi masyarakat. “Jangan main-main. Beras ini dikonsumsi langsung oleh masyarakat,” tegas Zaini.
Menanggapi tuduhan tersebut, Kepala Cabang Bulog Lombok Timur, Supermansyah, membantah seluruh tudingan yang dilontarkan massa aksi. Ia menegaskan bahwa seluruh kegiatan Bulog telah dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP). “Saya pastikan tidak ada seperti yang dituduhkan. Semua kami jalankan sesuai SOP. Saya bantah semua tudingan tadi,” ujarnya.
Terkait tuntutan massa agar Bulog memberikan jawaban tertulis atas dugaan tersebut, Supermansyah menyatakan akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Bulog Pusat. “Kami akan sharing dulu dengan pusat karena ini berkaitan dengan data,” pungkasnya.
(Purnomo)

Berita Sebelumnya..
Lapas Kelas IIB Selong Deklarasikan Zero HALINAR, Tegaskan Komitmen Bersih dari Handphone, Pungli, dan Narkoba
Komitmen Bersama, LPKA Lombok Tengah Deklarasikan Zero Halinar
Diduga Ada Penyalahgunaan Anggaran Dana APBD Tahun 2025 Rumah Sakit Umum Daerah Dolok Sanggul