![]()
PANGKALPINANG – Tim Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Ketenagakerjaan bersama Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung turun langsung ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan saksi-saksi di SPBU 24.331.69 Selindung Baru, Kota Pangkalpinang, Selasa (17/11/2026).
Pemeriksaan lapangan tersebut dilakukan guna menindaklanjuti laporan dugaan tindak pidana ketenagakerjaan yang menyeret manajemen PT Bangun Citra Cahaya selaku pengelola SPBU setempat.
Perusahaan tersebut dilaporkan atas dugaan membayar upah pekerja di bawah standar Upah Minimum Provinsi (UMP) Kepulauan Bangka Belitung, tidak membayarkan upah kerja lembur, serta mengabaikan hak Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
Kuasa hukum pekerja pelapor (Muhammad Agung), yakni Ronald Josef Wonmally, S.H., CPP, Ir. Yopie T Rompas, S.H., MSP., CPLA., CDRP, dan Ricky Fendy Tariola, S.H., CPP, mengapresiasi langkah cepat tim PPNS dan Pengawas Ketenagakerjaan Disnaker Provinsi Babel yang langsung menggali keterangan saksi di lokasi operasional SPBU.
“Hari ini tim PPNS Disnaker Provinsi telah turun memeriksa saksi-saksi di SPBU Selindung Baru. Langkah ini sangat krusial untuk membuktikan fakta riil di lapangan terkait jam kerja, pola pembagian shift, hingga mekanisme pembayaran gaji yang selama ini hanya diberikan menggunakan catatan manual di atas potongan kertas,” ujar perwakilan tim kuasa hukum pekerja dalam keterangannya di Pangkalpinang, Selasa (17/11/2026).
Soroti Dalih Status “Usaha Mikro”
Dalam perkara ini, tim kuasa hukum juga menyoroti kejanggalan hukum yang muncul dalam proses mediasi sebelumnya di tingkat kota.
Pihak manajemen PT Bangun Citra Cahaya tercatat secara tertulis berdalih tidak wajib membayar upah sesuai UMP dengan alasan mengantongi izin usaha berskala mikro.
Menurut tim kuasa hukum, klaim status usaha mikro untuk operasional sebuah SPBU Pertamina bertentangan secara nyata dengan kriteria permodalan dan omzet yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021.
“Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, membayar upah pekerja di bawah ketentuan UMP merupakan tindak pidana kejahatan ketenagakerjaan dengan ancaman pidana penjara minimal satu tahun dan maksimal empat tahun.
Dalih menggunakan klasifikasi usaha mikro pada operasional SPBU justru membuka dugaan baru adanya manipulasi data perizinan berusaha pada sistem OSS untuk menghindari kewajiban normatif pekerja maupun pajak,” tegasnya.
Desak Penerbitan Nota Pemeriksaan Kerja
Selain melakukan pemeriksaan terhadap saksi di lokasi, tim kuasa hukum berharap tim PPNS dan Pengawas Ketenagakerjaan Disnaker Provinsi Babel dapat segera menerbitkan Nota Pemeriksaan Kerja serta menetapkan rincian resmi kekurangan selisih upah minimum (UPAL) sejak tahun 2018 hingga 2026, kekurangan upah lembur, serta kewajiban kompensasi JKP mandiri yang harus ditanggung perusahaan.
“Kami percaya penegakan hukum ketenagakerjaan oleh Disnaker Provinsi Babel akan berjalan objektif dan transparan.
Hasil pemeriksaan saksi hari ini menjadi pijakan penting untuk memastikan hak-hak normatif pekerja dipenuhi sesuai undang-undang,” tutup kuasa hukum.
Hingga berita ini diturunkan, pihak manajemen PT Bangun Citra Cahaya belum memberikan keterangan resmi terkait pemeriksaan saksi yang dilakukan tim PPNS Disnaker Provinsi Babel di area SPBU Selindung Baru tersebut. (Tim Redaksi)
