PANGKALPINANG,Detik24jam– Pemerintah Kota Pangkalpinang menegaskan komitmennya dalam mengawal program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diprakarsai oleh Presiden Prabowo Subianto. Meski demikian, Pemkot memberikan catatan kritis mengenai pentingnya standardisasi kelayakan serta transparansi rantai pasok demi kesuksesan program tersebut. Hal ini ditegaskan oleh Wakil Wali Kota Pangkalpinang, Dessy Ayutrisna, saat menghadiri Rapat Koordinasi Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan MBG wilayah Kota Pangkalpinang di Balai Betason Lantai 1, Kantor Wali Kota Pangkalpinang, Kamis (16/4/2026).
Dalam arahannya, Dessy menyoroti lemahnya tata kelola rantai pasok karena adanya data pihak penyalur (supplier) yang tidak lengkap dan terkesan ditutup-tutupi dari pemerintah daerah.”Data supplier belum lengkap, kami tidak tahu kenapa ini dirahasiakan. Sebenarnya Satgas MBG dan Pemkot tidak mau mencampuri urusan dapur, tapi kami berharap ada keterbukaan data,” ujar Dessy.
Selain keterbukaan data, Pemkot Pangkalpinang juga memberikan perhatian serius terhadap kesiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Berdasarkan evaluasi lapangan, masih ditemukan SPPG yang belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).Ia juga mengingatkan seluruh pihak yang terlibat untuk beradaptasi dengan regulasi pengelolaan sampah di lingkungan Pemkot Pangkalpinang, terutama bagi operasional yang menghasilkan limbah berdampak besar bagi lingkungan sekitar.
Sebagai langkah mitigasi jangka panjang, Pemkot Pangkalpinang memastikan akan memperketat fungsi kontrol melalui monitoring dan evaluasi berkala. Pengawasan berlapis ini ditujukan untuk menjamin masyarakat benar-benar menerima manfaat terbaik dan mencegah terjadinya penurunan kualitas makanan.”Ini sebagai bentuk kontrol agar kejadian kualitas makanan yang tidak layak tidak terulang kembali. ” pungkasnya.
Terpisah rapat koordinasi strategis ini turut dihadiri oleh jajaran pejabat teras Pemkot Pangkalpinang, di antaranya Sekretaris Daerah (Sekda), para Asisten Walikota, Inspektur, Kepala Bakeuda, Kepala Bapperida, serta para Kepala Dinas dari berbagai sektor teknis seperti Kesehatan, Pendidikan, Pangan, Sosial, Perhubungan, PUPR, hingga Komunikasi dan Informatika. ( FR)
