Pembina Rinjani Foundation Desak BGN Pusat Segera Turun Lakukan Evaluasi Kinerja Korwil Lotim

Lombok Timur — Kritik pedas kembali menghantam Korwil Badan Gizi Nasional (BGN) Lombok Timur. Lembaga tersebut dinilai makin tidak transparan, enggan berkoordinasi dengan SPPG, dan menunjukkan pola kerja yang dianggap tidak sehat serta penuh kejanggalan.

Pernyataan keras ini dilontarkan Pembina Rinjani Foundation sekaligus pemerhati kebijakan publik Lombok Timur Zainul Muttaqin M.Pd, yang selama ini mengikuti dinamika program gizi nasional di daerah.

Ia mendeskripsikan sikap Korwil BGN Lombok Timur sebagai “culas, tertutup, dan patut dicurigai” karena menolak membuka jalur komunikasi dengan pihak pelaksana teknis di lapangan serta terkesan semena-mena.

“Ini bukan sekadar tidak kooperatif, ini perilaku culas. Korwil BGN sengaja menutup komunikasi dengan SPPG. Padahal mereka adalah mitra resmi dalam pelaksanaan program. Ini janggal dan patut diwaspadai,” tegasnya tanpa ragu.

Menurutnya, sikap Korwil BGN yang menghindari koordinasi tidak hanya menghambat distribusi program, tetapi bisa membuka ruang penyimpangan dalam verifikasi data dan pelaporan.

“Ketika penanggungjawab kegiatan publik menutup diri, biasanya ada sesuatu yang disembunyikan. Publik harus waspada. Jangan sampai ada permainan anggaran atau manipulasi data di balik ketertutupan ini,” ujarnya tajam.

Ia menyebut sejumlah laporan lapangan menyatakan Korwil BGN kerap menghindar saat diminta memberikan instruksi teknis, memverifikasi data gizi, maupun menyampaikan alur kerja program.

“SPPG sebagai pelaksana teknis dibiarkan berjalan tanpa arah. Korwil seolah sengaja menghilang. Ini bukan kesalahan kecil, ini kegagalan struktural,” tegasnya.

Lebih jauh, ia menegaskan bahwa Buruknya koordinasi ini bisa berdampak langsung pada program MBG yang selama ini menjadi cita cita mulia Pak Presiden Prabowo.

BGN Pusat Diminta Turun Tangan

Pembina Rinjani Foundation mendesak BGN pusat segera turun melakukan evaluasi total terhadap kinerja Korwil Lombok Timur.

“Jangan sampai daerah menjadi korban kelalaian oknum yang merasa punya kuasa penuh. Kalau Korwil tidak mampu bekerja, ganti! BGN pusat jangan hanya diam melihat kekacauan seperti ini,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa lembaga pendamping independen seperti Rinjani Foundation memiliki kewajiban moral untuk bersuara ketika menemukan indikasi kejanggalan di lapangan.

“Kami tidak akan tinggal diam. Kami akan terus pantau dan bongkar jika ditemukan indikasi penyimpangan. Program gizi menyangkut masa depan generasi, tidak boleh dipermainkan,” tutupnya.