Kerjasama PT Pelindo Persero dengan BUMD PT Bumi Meranti Perseroda, Perlu diluruskan

seperti panggung politik.

Di tempat dan waktu yang berbeda Sdr. Budiman selaku Direktur BUMD PT. Bumi Meranti (Perseroda) memberikan keterangan dan meluruskan bahwa memang benar adanya penandatanganan nota kesepahaman antara PT. Pelindo (Persero) dengan Pemkab Kepulauan Meranti, yaitu point kerjasamanya adalah pengelolaan jasa kepelabuhanan seperti pengelolaan jasa parkir dan pengelolaan boarding pass.

Perlu diketahui bahwa penawaran kerjasama pengelolaan kepelabuhanan ini berawal dari pihak PT. Pelindo menawarkan kerjasama dan direspon positif oleh pihak Pemkab kepulauan meranti.

Senada dengan apa yang dikatakan Sdr Riky Heriansyah selaku Manager Pengelolaan Jasa Kepelabuhanan diterangkan bahwa teknis bisnisnya nanti akan dikelola antara PT. Pelindo (Persero) dengan BUMD PT Bumi Meranti

(Perseroda).

Terkait teknis bisnisnya tersebut kami dari BUMD PT Bumi Meranti (Perseroda) sudah beberapa kali melakukan rapat dengan PT Pelindo (Persero).

Sdr Budiman selaku Direktur BUMD menjelaskan tentunya dalam teknis kerjasama pengelolaan bisnis

jasa kepelabuhanan (pengelolaan jasa parkir dan pengelolaan boarding pass) harus dilaksanakan dan mengedepankan azas kepatuhan dan azas kepatutan, artinya bisnis tidak serta merta dijalankan tetapi harus memperhitungkan azas kepatuhan terhadap perundang-undangan dan peraturan yang berlaku, artinya jangan sampai adanya peraturan yang dilanggar. Dan memperhitungkan azas kepatutan terhadap layak tidaknya bisnis dijalankan susuai dengan keinginan dan tidak membebankan masyarakat.

Rapat beberapa kali BUMD dengan pihak PT. Pelindo menghasilkan beberapa point, yang pertama peningkatan tarif Boarding Pass dan Parkir dapat dilakukan apabila adanya pembangunan dibeberapa titik pelabuhan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat seperti fasilitas ruang tunggu, pos, keamanan, kebersihan, pusat oleh-oleh warung jajanan, fasiltas parkir, fasilitas kios ticketing, dan

lainnya.

Kedua Pihak Pelindo mengatakan bahwa BUMD tidak dibenarkan dalam aturan jika membangun fasilitas secara permanen di Pelabuhan Pelindo dikarenakan akan adanya tumpang tindih asset, yang Ketiga Pihak Pelindo yang akan membangun falitas untuk peningkatan pelayanan masyarakat.

Pada kesempatan lain hasil pertemuan antara Sdr indra (Manager Pelindo Selatpanjang), Sdr Fauzi

Hasan (Ketua DPRD), dan Sdr Budiman (Direktur BUMD), dimana senada apa yang dikatakan Sdr Fauzi Hasan (Ketua DPRD) bahwa harus dan wajib terlebih dahulu membangun fasilitas – fasilitas yang diperlukan untuk peningkatan pelayanan di pelabuhan Pelindo, setelah itu baru dilaksanakan teknis kerjasama pengelolaan jasa kepelabuhanan seperti boarding pass dan parkir.

Disisi yang sama dengan mempertimbangkan banyak hal Bpk Irmansyah selaku Komisaris BUMD memberikan masukan dan menyampaikan kepada Direktur BUMD agar lebih baik di tunda kerjasama pengelolaan jasa kepelabuhanan sambil menunggu pembangunan fasilitas pelabuhanan.

Di putuskan juga hasil rapat terakhir dengan pihak PT. Pelindo bahwa kerjasama pengelolaan jasa kepelabuhanan di tunda sambil menunggu pembangunan fasilitas pelabuhanan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya kerjasama pengelolaan jasa kepelabuhanan antara PT.

PELINDO (Persero) dan PemKab Kepulauan Meranti dengan ditunjuknya BUMD merupakan hal yang baik, namun harus terlebih dahulu di tingkatkan pelayanannya melalui pembangunan fasilitas-fasilitas dipelabuhan itu sendiri.

Jika berkaca kepada Pelabuhan-pelabuhan yang ada seperti Tanjung Pinang, dan Tanjung Balai Karimun sudah lebih dahulu pihak PT. Pelindo sudah bekerjasama dengan BUMD daerah

tersebut. Direktur BUMD siap jika diundang dalam suatu forum untuk menjelaskan lebih jauh terkait hal

ini atau tentang core bisnis lainnya.

Editor. Zamri.