Langkat|Detik24jam.com
Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Namo Ukur Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara Pungut Dana Penerbitan Surat Keterangan Kesehatan Kepada Bakal Calon Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) di nilai tidak wajar. Senin 18/12/2023
Pemungutan Dana tersebut sangat berfariasi dari Rp.70.000 hingga Rp.75.000/Peserta, adapun hasil Surat Keterangan Kesehatan tersebut adalah hasil Cekup kesehatan luar, Cekup Gula Darah dan Kolestrol.
Padahal Bakal Calon Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara tersebut belum tentu di nyatakan lulus seleksi, tapi dana yang di butuhkan Peserta Seleksi cukup besar.
Salah satu Bakal Calon Penyelenggara berinisial TRG saat di konfirmasi team awak media mengatakan saat dirinya mengurus Surat Keterangan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di kenakan Dana sebesar Rp.75.000.
” Untuk Daftar nama dikenakan biayaya Rp.20.000 dan untuk cek Kolestrol dan Cek Gula Darah sebesar Rp.55.000/Orang Bang. Ujarnya Trg
Kepala Puskesmas Namo Ukur RC saat di hubungi team menjelaskan Dana Pembuatan Surat Keterangan Kesehatan hanya Rp.10.000/Peserta, RC sempat kaget mendengar informasi dari Team jika Pembuatan Surat Keterangan Kesehatan dikenakan sebesar Rp.75.000.
“Tidak mungkin membuat Surat Keterangan Kesehatan sebesar itu Pak, buat Surat Keterangan Kesehatan hanya Rp.10.000 Pak. Siapa orangnya itu? Sampaikan sama saya Pak. Ujar RC
Namun team tidak memberitahu kepada RC siapa Peserta Bakal Calon KPPS tersebut karena nama narasumber tetap menjadi kerahasiaan Team sesuai UU No.40 Tentang Pers, namun tetap saja Dana Kepengurusan Surat Keterangan Kesehatan di Puskesmas Namo Ukur di nilai tidak wajar.
AA
Editor : D24-Lb
Berita Sebelumnya..
Akibat Jalan Amblas Mobil Ambulans Tidak Bisa Antar Pasien Gawat Darurat ke RSUD Sidikalang, Samapta Polres Dairi Gerak Cepat Bantu Evakuasi
Pjs Bupati Kepulauan Meranti Dampingi Kunker Kapolda Riau Beserta Istri di Rangsang Barat
Cooling System Minggu Kasih, Polres Kep Meranti Dengarkan Aspirasi Masyarakat