Koalisi gempar Galang Petisi Rakyat Dukung Bupati Masinton’ Ambil Alih Lahan 451 Ha Dikelola PT SGSR

Tapteng, detik24jam.com – Sebelumnya tujuh Aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM) koalisi Gerakan Masif Perjuangan Rakyat (Gempar) kabupaten Tapanuli tengah propinsi Sumatra Utara melakukan aksi dalam pergerakan anti korupsi dan melakukan demo di Kejari kota Sibolga dalam hal pencegahan pemberantasan tindak pidana korupsi .

Hal ini mendukung bupati Tapanuli tegah bersama aktivis pemberantasan korupsi dan pemerhati lingkungan pencegahan kerusakan Dan perbaikan lingkungan alam (influencer ) di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah melakukan penggalangan petisi rakyat mendukung Bupati Tapteng, Masinton Pasaribu untuk mengambil alih lahan seluas 451 hektar (Ha) di Kecamatan Manduamas yang dikelola PT Sinar Gunung Sawit Raya (SGSR) secara illegal.

Koordinator Gempar, Simon Situmorang ,Irwansyah Daulay dan tim orasi kennedi Frans Pakpahan ,kepada detik24jam.com di Pandan, Minggu (7/9/25) menanggapi tekad Bupati Tapteng Masinton Pasaribu yang akan mengambil alih lahan tersebut.

“Kami bersama masyarakat akan bersama-sama dengan Bupati melawan ketidakadilan di bumi Tapteng terhadap penyimpangan atau penyelewengan disenyalir melawan hukum yang dilakukan oleh para ‘perampok , penjahat ,anggota ,geng ’ berkedok investor ini,” ujar Simon Situmorang.

Ia meminta Bupati Masinton Pasaribu tidak gentar sedikit pun untuk memastikan pengambil alihan lahan yang tidak memiliki ijin tersebut. Meski memang ia cukup yakin terhadap kapabilitas Masinton yang mantan Aktivis Forum Kota maupun mantan anggota DPR RI tersebut.

Simon mengungkapkan , PT SGSR telah menanami sawit di atas lahan diluar kaidah hukum dan sudah berlangsung selama 25 tahun. Artinya sudah melakukan penanaman kedua. Selain tanpa ijin IUP-B dan UIP-P di atur dalam undang undang No 39 tahun 2014 , juga tidak menganulir sistem plasma kepada masyarakat yang sudah diatur oleh negara.

Dalam hal ini, para aktivis merasa sangat bangga terhadap Bupati Masinton yang menunjukkan komitemen, keberanian dan ketegasannya terhadap pejabat PT SGSR yang datang mempertanyakan ijin saat turun ke lapangan. Apalagi Masinton dengan tegas menyatakan tidak akan mau cincai-cincai terhadap lahan ilegal tersebut.

“Kami mengapresiasi Pak Masinton selaku pemimpin yang tegas dan komitmen tidak takut. Hal ini baru terjadi di Tapteng, sebagai sejarah ketegasan seorang Bupati. Kami akan selalu bersama Masinton, melawan dan berteriak kalau ada yang mencoba coba membuat perlawanan terhadap Negara,” katanya.

Simon menyampaikan , tujuan utama petisi rakyat ini adalah untuk menyampaikan dukungan kepada Bupati Tapteng, bahwa masyarakat Tapteng turut hadir bersamanya dalam menegakkan keadilan untuk memperjuangan kepentingan masyarakat di Negara ini.

“Disini kami menggalang dukungan publik terhadap ketegasan Bupati Masinton. Petisi ini juga akan menjadi wadah bagi masyarakat untuk mengutarakan pendapat dan mengadvokasi untuk memperjuangkan hak dan kepentingan masyarakat,” ucapnya.

Sebelumnya, Bupati Tapteng Masinton Pasaribu mengunjungi lahan yang diduga dikelola secara illegal oleh PT SGSR. Ia menegaskan, lahan 451 Ha yang telah dikuasai secara ilegal dan ditanami tanpa izin oleh PT SGSR, bisa dipidana. Nanti akan diuji, apa dasar dan aturannya.
“Begitu pula dasar kita mengambil alih itu apa. Tentu akan kita uji, semua ada mekanismenya. Gak perlu berdebat, karena kami datang ke sini bukan mau berdebat,” ujar Masinton dihadapan HRD PT SGSR, Ruben Sitinjak dan Humas, Bokkare Sihotang.

Bupati menyampaikan, 451 Ha lahan yang akan diambil alih Pemkab Tapteng itu, 100 Ha di antaranya akan digunakan untuk mendirikan Markas Batalyon TNI AD. Pasalnya, wilayah Pantai Barat belum ada Batalyon yang letaknya strategis dan bisa menjangkau daerah sekitaran hingga ke Humbang Hasundutan, Pakpak Bharat, Dairi dan juga perbantuan ke wilayah Aceh.

“Baik itu, untuk bantuan kemanusiaan dan bantuan dalam situasi konflik dan lainnya. Maka kami mohon ke Mabes TNI agar dibangun markas Batalyon di sini. Kita kerja sama dengan TNI, kita ingin meletakkan wilayah Batalyon yang strategis.