Medan || http://mediakomnaspkpai.com
Penanganan kasus dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan dengan kerugian mencapai lebih dari Rp2 miliar kembali menuai sorotan. Kuasa hukum pelapor, Paul J.J. Tambunan, S.E., S.H., M.H., mempertanyakan kejelasan serta transparansi proses hukum atas laporan kliennya, Diana Ritha Panjaitan, yang telah berjalan selama hampir empat tahun tanpa kepastian hukum yang tuntas.
Laporan tersebut bermula dari Laporan Polisi Nomor: LP/B/398/VIII/2022/SPKT/Polda Riau yang dilayangkan pada 26 Agustus 2022. Setelah melalui rangkaian penyelidikan di Polda Riau—termasuk gelar perkara pada 22 Oktober 2025—perkara ini kemudian direkomendasikan untuk dilimpahkan ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) dengan mempertimbangkan locus delicti (tempat kejadian perkara) serta kompetensi relatif kewenangan kepolisian.
Pada November 2025, pihak Ditreskrimum Polda Sumut melalui Unit V Subdit II Harda-Bangtah yang dipimpin oleh AKP J.J. Harahap, S.H., M.H., bersama tim penyelidik Ipda F.V. Siregar, S.H., M.H., sempat memanggil pelapor untuk dimintai klarifikasi. Namun, hingga penghujung tahun 2026, pihak kuasa hukum menilai perkembangan penanganan perkara tersebut belum menunjukkan kejelasan yang signifikan.
”Kami menghormati seluruh proses dan kewenangan penyidik. Namun, sebagai kuasa hukum pelapor, tentu kami memiliki tanggung jawab untuk memperjuangkan hak-hak hukum klien kami. Laporan ini sudah dibuat sejak tahun 2022, kemudian dilimpahkan dari Polda Riau ke Polda Sumut. Kami ingin mengetahui secara jelas bagaimana perkembangan dan hasil penyelidikan yang telah dilakukan,” ujar Paul J.J. Tambunan saat dikonfirmasi, Sabtu (14/11/2026).
Paul secara khusus mendesak Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Sumut, Kombes Pol. Cornelis Mangarahon Simanjuntak, S.I.K., M.H., agar memberikan atensi khusus terhadap penanganan kasus ini. Menurutnya, sebuah perkara yang telah berproses menahun menuntut kejelasan baik secara administratif maupun substantif agar pencari keadilan tidak terjebak dalam ketidakpastian hukum yang berkepanjangan.
”Kami meminta kepada Bapak Dirreskrimum Polda Sumut agar memberikan perhatian terhadap laporan klien kami. Sudah hampir empat tahun sejak laporan dibuat, dan sekitar satu tahun sejak penanganannya berjalan di Polda Sumut. Kami berharap ada evaluasi terhadap proses penyelidikan yang telah dilakukan serta kejelasan mengenai langkah hukum selanjutnya,” tegas Paul.
Dalam tuntutannya, pihak kuasa hukum meminta penyidik Unit V Subdit II Harda-Bangtah untuk transparan terkait status pemeriksaan saksi-saksi, pengumpulan alat bukti, hingga hasil gelar perkara lanjutan. Paul menegaskan bahwa pihaknya tidak bermaksud mengintervensi independensi maupun kewenangan kepolisian, melainkan menuntut adanya akuntabilitas institusi penegak hukum terhadap masyarakat.
”Kami tidak meminta penyidik memaksakan suatu perkara untuk naik ke tahap penyidikan. Kami juga tidak ingin mengintervensi kewenangan kepolisian. Akan tetapi, kami meminta adanya kepastian. Jika memang unsur pidana dan bukti yang dibutuhkan telah terpenuhi, tentu harus ditindaklanjuti sesuai hukum. Sebaliknya, apabila terdapat alasan hukum yang menyebabkan perkara tidak dapat dilanjutkan, kami meminta agar hal tersebut disampaikan secara resmi dan disertai penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan,” paparnya.
Melalui momentum ini, Paul mengingatkan bahwa esensi penegakan hukum bukan sekadar menerima laporan masyarakat, melainkan memberikan kepastian, transparansi, profesionalitas, dan akuntabilitas pelayanan publik yang berkeadilan.
”Kami berharap Polda Sumut dapat memberikan perhatian serius terhadap persoalan ini. Jangan sampai masyarakat yang telah menempuh jalur hukum sejak tahun 2022 justru harus terus menunggu tanpa mendapatkan kejelasan mengenai nasib laporannya. Kami akan tetap mengawal perkara ini melalui mekanisme hukum yang tersedia,” tutupnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak tim redaksi masih berupaya memohon konfirmasi dan tanggapan resmi dari Bidang Humas Polda Sumut serta Ditreskrimum Polda Sumut terkait tindak lanjut penanganan Laporan Polisi Nomor LP/B/398/VIII/2022/SPKT/Polda Riau tersebut.
(Boys-3)
