PESISIR SELATAN — Dugaan praktik ilegal jual beli kawasan hutan berkedok tanah ulayat kembali mencuat di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Kali ini, sorotan tajam diarahkan pada lahan Hak Tanam Industri (HTI) PT Sukses Jaya Wood (SJW) di wilayah Kecamatan Lunang dan Silaut, yang sebelumnya telah disita oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) seluas 1.583 hektare.
Ironisnya, dugaan praktik jual beli dan transaksi liar tersebut melibatkan salah seorang tokoh masyarakat di Kecamatan Silaut. Ia diduga memperjualbelikan kawasan hutan negara itu kepada sejumlah warga dari Kabupaten Mukomuko, Bengkulu, dengan dalih tanah ulayat.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal Masyarakat Anti Kerusakan Lingkungan dan Hutan (MAKALAH), Amri Koto, menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran hukum yang serius dan dapat berujung pada proses pidana.
”Kalau ini benar terjadi, maka oknum tokoh masyarakat tersebut bisa dipidana. Karena memperjualbelikan kawasan hutan tanpa adanya izin pelepasan kawasan dari instansi berwenang adalah perbuatan melawan hukum,” ujar Amri Koto kepada awak media, Kamis (12/11/2026).
Amri menegaskan, tindakan menduduki, mengerjakan, maupun menggunakan kawasan hutan secara tidak sah jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, terlebih status kawasan tersebut merupakan lahan sitaan Satgas PKH.
Berdasarkan regulasi tersebut, pelaku pelanggaran kawasan hutan dapat dijerat dengan sanksi pidana yang sangat berat. “Ancaman pidananya penjara hingga 10 tahun dan denda paling banyak Rp5 miliar,” pungkas Amri.
Lebih lanjut, MAKALAH berencana menyurati Satgas PKH perwakilan Provinsi Sumatera Barat di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumbar agar segera menindak tokoh masyarakat Silaut tersebut sesuai aturan dan undang-undang yang berlaku.
”Jangan berdalih tanah ulayat lalu memperjualbelikan lahan yang telah disita Satgas PKH kepada masyarakat Mukomuko dengan nilai Rp35 juta/hektarnya,” tutup Amri…..Bersambung(Tim Redaksi)
